Dalam rapat itu, Komisi III tampaknya kurang puas dengan penjelasan Ivan. Karena itu, Komisi III DPR lanjut memanggil Mahfud untuk menjelaskan transaksi itu. Awalnya, rapat akan digelar Jumat (24/3), tapi batal. Pelaksanaan rapat digeser menjadi hari ini.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto memastikan, rapat akan digelar pada pukul 3 sore. Kata dia, Mahfud dan Ivan akan hadir untuk membahas soal transaksi janggal itu. Ia berharap, rapat ini bisa menjelaskan duduk perkara transaksi itu sebenarnya. Sehingga rakyat tidak berpikir yang aneh-aneh.
Baca Juga: Pertahankan Indonesia Jadi Tuan Rumah, Mahfud MD Klaim Pemerintah Masih Negosiasi FIFA
"Sekalian ngabuburit, kami akan mencecar soal Rp 349 triliun ini," kata politisi PDIP ini, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Bagaimana tanggapan Mahfud? Pria kelahiran Madura ini tak kalah gertak. Sebelum rapat, Mahfud sesumbar di akun Twitter miliknya. Pakar hukum tata negara ini mengaku sudah siap datang. Ia pun menantang Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar hadir. Jangan beralasan ada tugas lain. "Jangan cari alasan absen," tantang Mahfud, di akun Twitter @mohmahfudmd.
Kemarin, Mahfud kembali menegaskan kesiapannya. Dia bilang, akan datang bersama pejabat eselon I dan para anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud mengklaim, sudah mendapat dukungan dari Presiden Jokowi untuk membongkar transaksi itu.
"Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian tentang apa itu pencucian uang," kata Mahfud, usai bertemu dengan Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).
Sementara itu, Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani menerima tantangan Mahfud. Benny bilang akan hadir dan bahkan meminta Mahfud konsisten, tidak mencla-mencle saat memberikan keterangan.
"Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,” kata Benny, kemarin. Menurut Benny, alih-alih berkoar ke publik, masalah ini mestinya diselesaikan Mahfud sebagai Ketua Komite Pencegahan TPPU.
Arsul Sani menyampaikan hal serupa. Ia berharap, polemik transaksi triliun ini diselesaikan hingga ke akarnya, bukan melalui seremonial semata. "Bukan sekadar memberikan klarifikasi untuk mengubah pandangan masyarakat, tetapi memang dengan analisis dan implementasi yang tepat sasaran," cetusnya.
Sementara itu, Arteria mengaku bakal hadir, tapi tak berani kalau disebut menantang Mahfud. "Bagaimana pun Pak Mahfud adalah guru sekaligus orang tua yang telah memberikan pelajaran dalam hidup saya," kata politisi PDIP ini.
Rapat kali ini tampaknya bakalan seru. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (27/4), menyampaikan, tak ada yang aneh dalam transaksi itu.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui memang ada surat dari PPATK dalam rentang 2009-2023. Total ada 300 surat. Namun, setelah diteliti, surat itu tak berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Sebanyak 64 surat berisi transaksi perusahaan atau korporasi bernilai Rp 253 triliun. Lalu 100 surat "salah alamat" karena dikirim kepada aparat penegak hukum, tercatat ada transaksi Rp 74 triliun.
Memang ada 135 surat terkait dengan korporasi dan pegawai dengan nilai transaksi Rp 22 triliun. Rinciannya Rp 18,7 triliun korporasi dan Rp 3,3 triliun pegawai. Menurut Sri Mul, tak ada yang aneh dengan transaksi itu, karena itu adalah transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi keluarga dan jual beli harta untuk kurun waktu 14 tahun, 2009 sampai 2023. Surat ini pun sudah ditindaklanjuti.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
