Sore ini, Komisi III DPR memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk diperiksa terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 340 triliun. Mahfud juga menyatakan ingin mengungkap transaksi mencurigakan yang disebutnya terkait pencucian uang.
Kehebohan soal transaksi mencurigakan Rp 340 triliun di lingkungan Kemenkeu ini berawal dari omongan Mahfud bersamaan dengan pengungkapan kekayaan fantastis milik mantan pegawai Pajak Rafael Alun Trisambodo. Mahfud menerangkan, data soal transaksi tersebut diperoleh dari PPATK dari periode 2009-2023.
Baca Juga: DPR Tidak Paham Mengapa Pengawasan Internal Kemenkeu Mandek
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, data tersebut sama ini sudah dikirim ke Kemenkeu 2009. Persoalan makin heboh karena Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tak tahu soal transaksi itu. Belakangan Mahfud mengklarifikasi bahwa transaksi itu tak terkait korupsi. Meski ditambakan transaksi itu terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.
Atraksi Mahfud melempar informasi panas yang sepotong-sepotong itu bikin geger. Gara-gara info ini, kekecewaan publik kepada Kemenkeu gara-gara kasus Rafael, semakin menjadi-jadi. Namun, DPR tampaknya kurang sreg dengan atraksi Mahfud yang melempar-lempar bola panas ini.
Pada Selasa, 21 Maret 2023, Komisi III DPR berinisiatif memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk meminta penjelasan duduk perkara transaksi itu. Dalam rapat kerja itu, Ivan jadi bulan-bulanan. Ivan dicecar habis-habisan. Komisi III pada intinya mempertanyakan apa status transaksi mencurigakan itu? Apakah terkait tindak pidana korupsi? Atau tindak pidana pencucian uang? Kalau pencucian uang, apa tindak pidana asalnya? Dan lain sebagainya.
Dalam rapat itu, Komisi III tampaknya kurang puas dengan penjelasan Ivan. Karena itu, Komisi III DPR lanjut memanggil Mahfud untuk menjelaskan transaksi itu. Awalnya, rapat akan digelar Jumat (24/3), tapi batal. Pelaksanaan rapat digeser menjadi hari ini.
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto memastikan, rapat akan digelar pada pukul 3 sore. Kata dia, Mahfud dan Ivan akan hadir untuk membahas soal transaksi janggal itu. Ia berharap, rapat ini bisa menjelaskan duduk perkara transaksi itu sebenarnya. Sehingga rakyat tidak berpikir yang aneh-aneh.
Baca Juga: Pertahankan Indonesia Jadi Tuan Rumah, Mahfud MD Klaim Pemerintah Masih Negosiasi FIFA
"Sekalian ngabuburit, kami akan mencecar soal Rp 349 triliun ini," kata politisi PDIP ini, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Bagaimana tanggapan Mahfud? Pria kelahiran Madura ini tak kalah gertak. Sebelum rapat, Mahfud sesumbar di akun Twitter miliknya. Pakar hukum tata negara ini mengaku sudah siap datang. Ia pun menantang Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar hadir. Jangan beralasan ada tugas lain. "Jangan cari alasan absen," tantang Mahfud, di akun Twitter @mohmahfudmd.
Kemarin, Mahfud kembali menegaskan kesiapannya. Dia bilang, akan datang bersama pejabat eselon I dan para anggota Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mahfud mengklaim, sudah mendapat dukungan dari Presiden Jokowi untuk membongkar transaksi itu.
"Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian tentang apa itu pencucian uang," kata Mahfud, usai bertemu dengan Jokowi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).
Sementara itu, Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani menerima tantangan Mahfud. Benny bilang akan hadir dan bahkan meminta Mahfud konsisten, tidak mencla-mencle saat memberikan keterangan.
"Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,” kata Benny, kemarin. Menurut Benny, alih-alih berkoar ke publik, masalah ini mestinya diselesaikan Mahfud sebagai Ketua Komite Pencegahan TPPU.
Arsul Sani menyampaikan hal serupa. Ia berharap, polemik transaksi triliun ini diselesaikan hingga ke akarnya, bukan melalui seremonial semata. "Bukan sekadar memberikan klarifikasi untuk mengubah pandangan masyarakat, tetapi memang dengan analisis dan implementasi yang tepat sasaran," cetusnya.
Sementara itu, Arteria mengaku bakal hadir, tapi tak berani kalau disebut menantang Mahfud. "Bagaimana pun Pak Mahfud adalah guru sekaligus orang tua yang telah memberikan pelajaran dalam hidup saya," kata politisi PDIP ini.
Rapat kali ini tampaknya bakalan seru. Apalagi Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (27/4), menyampaikan, tak ada yang aneh dalam transaksi itu.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui memang ada surat dari PPATK dalam rentang 2009-2023. Total ada 300 surat. Namun, setelah diteliti, surat itu tak berkaitan dengan pegawai Kemenkeu. Sebanyak 64 surat berisi transaksi perusahaan atau korporasi bernilai Rp 253 triliun. Lalu 100 surat "salah alamat" karena dikirim kepada aparat penegak hukum, tercatat ada transaksi Rp 74 triliun.
Memang ada 135 surat terkait dengan korporasi dan pegawai dengan nilai transaksi Rp 22 triliun. Rinciannya Rp 18,7 triliun korporasi dan Rp 3,3 triliun pegawai. Menurut Sri Mul, tak ada yang aneh dengan transaksi itu, karena itu adalah transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi keluarga dan jual beli harta untuk kurun waktu 14 tahun, 2009 sampai 2023. Surat ini pun sudah ditindaklanjuti.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
