Tambahnya, sebagai penguasa Jokowi punya berbagai jaringan, fasilitas, dan mampu menyatukan para pemodal untuk melayani hajatnya. Ihwal itu membuat banyak pihak pesimis dengan perubahan.
"Kecurangan sudah dimulai dari praktek kekuasaan yang sangat otoriter. Selanjutnya, rakyat akan pasrah menghadapi perangkat KPU sebagai legitimasi kehendak penguasa. Itu rumus baku," tukasnya.
"Bagaimana memastikan Pemilu berlangsung demokratis, adil dab transparan? Tentu bukan dengan tunda pemilu, begitu pula sebaliknya menerima pemilu yang berpotensi curang, tetap saja kalah," sambung dia.
Baca Juga: Wasekjen PKB: Duet Prabowo-Ganjar Bergantung Pada Muhaimin
Dijelaskan Faizal, perubahan bukan dengan menunda Pemilu atau melalui pemilu. Tapi menyatukan rakyat untuk tidak terjebak kedua opsi tersebut.
Faizal menilai, rakyat justru digiring dengan pertentangan aneka isu yang seolah ada harapan untuk perubahan. Padahal justru makin terjebak dalam settingan dan kontrol politik kekuasaan.
Baca Juga: Pupuskan Wacana Ganjar Jadi Cawapres Prabowo Hasto: Capres Harus Dari PDIP
"Tunda Pemilu dan Pemilu curang adalah dua lumpur hisap yang semakin menyedot energi rakyat. Hasil akhir, figur yang digembala penguasa akan melanjutkan politik kecurangan. Berdiri sebagai pemenang karena oposisi disandera oleh elite Parpol dan pemburu kekuasaan yang sanga delusi," kuncinya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
