Padahal, dalam kegaduhan masalah dana hibah ini Golkar berada dalam episentrum isu. Sahat Tua Simanjuntak, wakil ketua DPRD Jatim yang sekarang ditahan dalam kasus suap dana hibah merupakan kader partai beringin.
"Satu-satunya peluru bagi partai politik yakni dana hibah. Sekarang ini sebenarnya sistemnya sudah sangat ketat. Jadi kalau ada masalah itu personal," katanya.
Pendapat senada disampaikan tokoh partai politik lain, misalnya Ketua Bapillu DPW NasDem Jatim Suhandoyo; Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin; Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eddy Tarmidi Widjaja; Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim Dedy Prasetyo.
Baca Juga: Kasus Suap Dana Hibah, 4 Anggota DPRD Jatim Dicekal ke Luar Negeri
Suhandoyo misalnya, mengatakan dana hibah bagaimanapun sangat penting bagi partai politik. Ia mengakui pemberian dana hibah lewat anggota DPRD ini bisa memengaruhi elektoral partai maupun legislatif.
Di sisi lain, Handoyo melanjutkan, realisasi dana hibah ini juga sangat ditunggu dan penting bagi masyarakat. "Menurut saya ini tetap penting bagi masyarakat, masalahnya pada SDM, personal, " ujarnya.
Sementara itu, Dekan FISIB UTM Surokim Abdussalam justru sependapat denggan Mujahid Ansori. Ia meminta dana hibah ini sebaiknya dihentikan sementara, paling tiidak selama tiga tahun.
"Dana hibah harus kita tolak bersama-sama. Saya sepakat dengan PPP. Menolak dana hibah mengantisipasi peristiwa (korupsi) di masa depan," ujarnya.
"Kita perlu taubat massal. Tiga tahun disetop, sampai dana hibah tidak lagi masuk zona gelap, tapi zona terang," ujar Surokim menegaskan.
Baca Juga: Demi Penyidikan Kasus Suap Dana Hibah, Pencekalan 4 Anggota DPRD Jatim Berlangsung 6 Bulan
Surokim juga menyorot kasus suap dana hibah yang menjerat Sahat Tua. Menurut dia, sehharusnya kalau menggunakan prinsip keadilan sudah semestinya penanganan hukumnya berlaku snowboling.
Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa semua pihak yang masuk dalam sistem itu, termasuk eksekutif-- pejabat pemerintahan dan semua yang berkaitan, bahkan sampai gubernur dan wakil gubernur.
"Masak kemudian ini (eksekutif) tidak ada kaitannya? Wong pertanggungjawaban LPJ itu kan melibatkan eksekutif. Ya di snowball sekalian. Karena ini kan sistem jadi satu. Jadi tunggu giliran saja menurut saya. Dan ini tidak boleh berhenti, harus clear," katanya.
Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur? Surokim menjawab pendek, "Harusnya...,kalau tidak terlibat ngapain takut? Ini juga untuk edukasi publik," paparnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
