Polemik pemberian dana hibah menjadi diperbincangkan usai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2022 lalu.
Sahat Tua ditangkap KPK karena diduga menawarkan diri untuk memperlancar pengurusan dana hibah, dengan syarat memberikan uang muka atau "ijon".
Pro kontra soal dana hibah pun mengemuka. Ada yang menilai kalau dana hibah masih wajib, namun ada yang terang-terangan meminta dihapus diganti dengan program lain yang bisa lebih dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Buntut Kasus Suap Dana Hibah, 4 Pimpinan DPRD Jatim Dicekal KPK
Wakil Ketua PPP Jawa Timur Mujahid Ansori misalnya. Ia meminta kebijakan anggaran dana hibah lebih baik dihapus. Mujahid merupakan politisi senior PPP mantan angggota dewan.
Ia menilai, ada ketimpangan dalam postur belanja pemerintah Jatim, yakni ketika belanja tidak langsung sangat besar. "Pemerintahan yang sehat itu ketika belanja langsung lebih besar dibanding tidak langsung," katanya.
Di sisi lain, realisasi program dana hibah ini juga tidak memiliki dampak secara signifikan bagi pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Pembagian dana hibah selama ini tidak sesuai dengan misi pembangunan.
"Pernyataan ini bisa saya pertanggungjawabkan. Hibah memang perlu dihapus," kata Mujahid yang kemudian menjelaskan kalau bukan dihapus total namun diganti dengan program lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Selama 6 Bulan ke Depan, Empat Anggota DPRD Jatim Dilarang ke Luar Negeri
Sekarang ini, ia melanjutkan, kesannya petarung politik adalah mereka yang memiliki logistik. Jadi siapa yang tidak punya logistik dan koneksi politik, maka tidak akan bisa mendapatkan dana hibah tersebut.
Namun pandangan bertolak belakang justru disampaikan Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin. Ia menilai dana hibah justru penting bagi partai. Ia bahkan mengilustrasikannya sebagai peluru.
Padahal, dalam kegaduhan masalah dana hibah ini Golkar berada dalam episentrum isu. Sahat Tua Simanjuntak, wakil ketua DPRD Jatim yang sekarang ditahan dalam kasus suap dana hibah merupakan kader partai beringin.
"Satu-satunya peluru bagi partai politik yakni dana hibah. Sekarang ini sebenarnya sistemnya sudah sangat ketat. Jadi kalau ada masalah itu personal," katanya.
Pendapat senada disampaikan tokoh partai politik lain, misalnya Ketua Bapillu DPW NasDem Jatim Suhandoyo; Wakil Ketua DPD Golkar Jatim RB Zainal Arifin; Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Eddy Tarmidi Widjaja; Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim Dedy Prasetyo.
Baca Juga: Kasus Suap Dana Hibah, 4 Anggota DPRD Jatim Dicekal ke Luar Negeri
Suhandoyo misalnya, mengatakan dana hibah bagaimanapun sangat penting bagi partai politik. Ia mengakui pemberian dana hibah lewat anggota DPRD ini bisa memengaruhi elektoral partai maupun legislatif.
Di sisi lain, Handoyo melanjutkan, realisasi dana hibah ini juga sangat ditunggu dan penting bagi masyarakat. "Menurut saya ini tetap penting bagi masyarakat, masalahnya pada SDM, personal, " ujarnya.
Sementara itu, Dekan FISIB UTM Surokim Abdussalam justru sependapat denggan Mujahid Ansori. Ia meminta dana hibah ini sebaiknya dihentikan sementara, paling tiidak selama tiga tahun.
"Dana hibah harus kita tolak bersama-sama. Saya sepakat dengan PPP. Menolak dana hibah mengantisipasi peristiwa (korupsi) di masa depan," ujarnya.
"Kita perlu taubat massal. Tiga tahun disetop, sampai dana hibah tidak lagi masuk zona gelap, tapi zona terang," ujar Surokim menegaskan.
Baca Juga: Demi Penyidikan Kasus Suap Dana Hibah, Pencekalan 4 Anggota DPRD Jatim Berlangsung 6 Bulan
Surokim juga menyorot kasus suap dana hibah yang menjerat Sahat Tua. Menurut dia, sehharusnya kalau menggunakan prinsip keadilan sudah semestinya penanganan hukumnya berlaku snowboling.
Artinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memeriksa semua pihak yang masuk dalam sistem itu, termasuk eksekutif-- pejabat pemerintahan dan semua yang berkaitan, bahkan sampai gubernur dan wakil gubernur.
"Masak kemudian ini (eksekutif) tidak ada kaitannya? Wong pertanggungjawaban LPJ itu kan melibatkan eksekutif. Ya di snowball sekalian. Karena ini kan sistem jadi satu. Jadi tunggu giliran saja menurut saya. Dan ini tidak boleh berhenti, harus clear," katanya.
Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur? Surokim menjawab pendek, "Harusnya...,kalau tidak terlibat ngapain takut? Ini juga untuk edukasi publik," paparnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
