Kasus dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak memantik kegaduhan masyarakat Jawa Timur. Apalagi saat ini masuk tahun politik.
Dana hibah dianggap sebagai sumber dana utama bagi partai politik karena memiliki efek elektoral besar. Ini terungkap dalam diskusi jagongan jurnalis bersama tokoh lintas partai di Surabaya, Rabu pekan ini.
Baca Juga: Jokowi Sidak Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Bareng Sri Mulyani
Pro kontra soal dana hibah pun mengemuka. Ada yang menilai kalau dana hibah masih wajib, namun ada yang terang-terangan meminta dihapus diganti dengan program lain yang bisa lebih dipertanggungjawabkan.
Wakil Ketua PPP Jawa Timur Mujahid Ansori misalnya. Ia meminta kebijakan anggaran dana hibah lebih baik dihapus. Mujahid merupakan politisi senior PPP mantan angggota dewan.
Ia menilai, ada ketimpangan dalam postur belanja pemerintah Jatim, yakni ketika belanja tidak langsung sangat besar. "Pemerintahan yang sehat itu ketika belanja langsung lebih besar dibanding tidak langsung," katanya.
Di sisi lain, realisasi program dana hibah ini juga tidak memiliki dampak secara signifikan bagi pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Pembagian dana hibah selama ini tidak sesuai dengan misi pembangunan.
Baca Juga: Yusril: Krisis Konstitusional Akan Terjadi Bila Pemilu Ditunda
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
