Yusril mengatakan, Prima memang bisa mencabut gugatan karena putusannya belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan apakah KPU boleh melakukan verifikasi ulang terhadap partai yang sudah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono sebelumnya sudah menyatakan mau mencabut gugatan apabila KPU langsung menyatakan partainya lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Sebab, pihaknya sedari awal memang tidak berniat menunda pemilu, melainkan hanya ingin ikut pemilu. Republika.co.id belum mendapatkan tanggapan KPU terkait saran damai ini.
Baca Juga: Risih Dihujat Gegara Gugat KPU, Partai Prima: Kami Cuma Ingin Ikut Pemilu, Bukan Menunda
Kendati menyarankan kedua belah pihak berdamai, Yusril tetap mendukung KPU mengajukan banding atas putusan tersebut. KPU rencananya akan mengajukan banding pada hari ini, Jumat (10/3/2023). Banding diajukan untuk membatalkan putusan PN Jakpus tersebut.
Sebelumnya, Kamis (2/3/2023), PN Jakpus membacakan putusan atas gugatan perdata yang dilayangkan Prima. Prima menggugat karena merasa dirugikan oleh KPU RI dalam proses verifikasi administrasi partai politik, yang mengakibatkan partai baru itu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan merugikan Prima. Majelis hakim menghukum KPU untuk menghentikan tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan dan mengulang tahapan pemilu sedari awal dalam kurun waktu 2 tahun 4 bulan 7 hari. Artinya, pemilu yang sejatinya digelar 14 Februari 2024 ditunda ke Juli 2025.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
