Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus suap hibah APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim). Mereka adalah Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Rusdi (RS) yang merupakan staf ahli Sahat sebagai penerima suap.
Sementara Abdul Hamid (AH) Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus Koordinator Pokmas (Kelompok Masyarakat), dan Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng, koordinator lapangan Pokmas dijadikan tersangka sebagai pemberi suap.
Baca Juga: Demi Penyidikan Kasus Suap Dana Hibah, Pencekalan 4 Anggota DPRD Jatim Berlangsung 6 Bulan
KPK mengungkap Sahat memanfaatkan jabatannya untuk meloloskan dana hibah dari APBD Provinsi Jatim 2021 dan 2022 senilai Rp6,7 triliun.
Baru-baru ini, empat anggota DPRD Jatim dicegah untuk pergi ke luar negeri. Pencegahan dilakukan oleh KPK melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"Tim Penyidik telah mengajukan tindakan cegah keluar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap empat orang yang menjabat selaku Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024," kata Ali beberapa waktu lalu.
Namun, Ali belum mengungkap empat nama anggota DPRD Jatim yang dicegah ke luar negeri. Meski begitu, ia menjelaskan pencegahan itu terhitung sejak enam bulan ke depan.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
