"Saya lihat tiga kriterianya. Satu, memberikan kontribusi dalam proses pemenangan," ujar Anies di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (17/10/2023).
Kedua adalah membantu memperkuat dan menghadirkan stabilitas dalam koalisi. Terakhir adalah bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif ketika nanti terpilih sebagai presiden periode 2024-2029.
Baca Juga: Setelah Deklarasi Anies, PKS Bagikan Agenda Koalisi Perubahan Beberapa Waktu ke Depan
"Tiga pertimbangan itu yang menjadi faktor dan nama belum ada," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Deputi Analisis Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengatakan bahwa setiap pihak boleh menyampaikan pendapatnya soal bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Termasuk, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Namun, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan kewenangan tersebut kepada Anies. Salah satu kriterianya adalah membantu pemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Saya kira, Pak Anies akan konsisten dengan kriteria yang beliau tetapkan, di mana bacawapres yang dipilih akan memudahkan terjadinya proses pemenangan calon dari koalisi perubahan. Mampu menjaga stabilitas di tubuh koalisi dan dapat membantu keseimbangan kerja-kerja pemerintahan yang akan datang," ujar Syahrial saat dihubungi, Selasa (28/2/2023).
Jelasnya, siapapun calon wakil presiden (cawapres) harus mewakili kepentingan rakyat yang menghendaki perubahan dan perbaikan. Karenanya harus dikonfirmasikan juga, apakah Khofifah memenuhi kriteria tersebut.
"Pertimbangan-pertimbangan terkait kebangsaan ini juga perlu diperhatikan. Serta hal-hal lainnya yang bisa membebani bacapres pada saat kompetisi berlangsung yang berhadapan dengan status quo yang sedang berkuasa," ujar Syahrial.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa keputusan cawapres koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan kewenangan Anies Baswedan. Ia sendiri berpandangan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pantas menjadi pasangan Anies.
"Itu adalah pemahaman saya dan mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kalau ditanya pantas? Sekali lagi saya katakan, lebih dari pantas," ujar Surya Paloh di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
Ia melihat AHY sebagai sosok yang memiliki fisik dan pemikiran yang tepat untuk menjadi cawapres dari Anies. Namun sekali lagi disampaikannya, keputusannya berada di tangan Anies sebagai bakal capres.
"Dari awal saya katakan, mengenai masalah pasangan cawapres, dari sejak awal deklarasi serahkan kepada capres. Nah ini bagaimana? kalau tanya pada pendapat saya, cocok," ujar Surya Paloh.
Adapun, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Allhabsy, pihaknya akan melihat tren paling kuat dalam menentukan cawapres yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.
"Kita lihat nanti di dialog-dialog berkepanjangan, tidak ada keputusan saat ini. Hari ini, hari demi hari akan kelihatan siapa tren yang paling kuat. Tergantung berjalannya waktu tinggal beberapa bulan," kata Habib Aboe, sapaan karibnya di Jakarta, Kamis, pekan lalu.
Habib Aboe menyebutkan, bahwa kriteria sosok cawapres yang potensial dipasangkan dengan Anies tidak akan jauh berbeda dengan kriteria dari figur mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Enggak jauh berbeda, kan masa capres dan cawapres berbeda. Ya, sama lah," ujarnya.
Namun, lanjut dia, PKS akan membidik figur cawapres uang memilikinya keahlian dalam bidang tertentu. "Tapi mungkin harus punya keahlian-keahlian, apakah itu ekonomi, apakah mengerti tentang Indonesia ke depan," ucapnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
