Tak cuma itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin juga mengatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya.
“Saya tadinya bingung, gimana proporsional tertutup bisa jadi pintu masuk penundaan Pemilu,” ungkap Hersu.
Baca Juga: Golkar Jadi Partai Perdana Lantik DPD di Provinsi Baru Papua, Paling Siap Tempur!
“Tapi kalau saya baca berita, Pak Zulhas, menyatakan kalau sampai MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup maka dia akan mengerahkan 5 ribu orang kadernya untuk melakukan unjuk rasa,” lanjutnya.
Namun, kata Hersubeno, jika satu partai saja mampu mengerahkan 5000 orang pendemo, maka tujuh partai lain akan mengikuti dengan jumlah massa yang kurang lebih sama.
Maka, dalam kondisi tersebut, tentu negara dipastikan dalam kondisi yang darurat dan memenuhi syarat pembatalan Pemilu.
Baca Juga: Sistem Pemilu Masih Diuji MK, Parpol Jadi Deg-Degan
“Ini bayangkan saja kalau 8 partai mengerahkan ribuan kadernya untuk unjuk rasa, ini kan bisa membuat negara jadi kacau. Kalau negara kacau, dan kalau negara dalam kondisi darurat ini bisa jadi alasan untuk melakukan penundaan pemilu,” tandasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
