Pasalnya hingga saat ini hanya satu pihak, yakni Sandiaga Uno, saja yang berani mengklaim mengenai perjanjian tertulis tersebut, sementara yang lainnya masih bungkam dan perjanjian itu disebut tersimpan di brangkas milik Fadli Zon.
Akan tetapi, Burhanuddin menilai Anies akan menjadi problematik apabila perjanjian tertulis itu memang benar-benar ada, berlaku untuk Pilpres 2024 dan ditandatangani oleh sang mantan Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019, tapi juga 2024 maka secara etis Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Kalau betul ya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang karena ini baru satu versi," ungkapnya.
"Misalnya itu ada, tentu akan sangat menyulitkan (Anies) buat maju Pilpres," lanjutnya menambahkan.
Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan perjanjian tertulis atau kontrak politik tersebut sah dalam politik.
Pengungkapan soal kontrak politik itu dinilai ingin mengatakan kepada publik bahwa Anies terikat perjanjian dengan Prabowo.
"Sekali lagi ingin mengatakan kepada publik bahwa Mas Anies terikat oleh kontrak politik tadi, tapi sepanjang belum dibuka secara terang benderang saya tidak tahu apakah kontrak politik itu persis mengikat hanya di 2019 ataukah masuk di 2024," tandasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
