Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, penguatan kerja sama ini menjadi sangat penting untuk mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran Netralitas yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
“Dalam upaya mewujudkan efisiensi pengawasan netralitas Pegawai ASN, diperlukan kolaborasi yang aktif dan solid antara KASN dengan Bawaslu yang pada hari ini kita laksanakan,” ucap Agus.
Baca Juga: 'Kejahatan Pemilu Paling Mematikan Adalah Penyelenggara Menipu'
Agus menjelaskan, PKS yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan antara lain, pertukaran data atau informasi, pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran pemilu, dan monitoring tindak lanjut rekomendasi KASN.
“Khusus untuk pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu bersepakat untuk mengembangkan Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN yang disebut SIAPNET,” ujar Agus.
Agus mengutarakan, berdasarkan data KASN pada 2020 dan 2021 terdapat 2.034 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dimana sejumlah 1.596 ASN atau 78,5 persen terbukti melanggar netralitas dan mendapatkan rekomendasi dari KASN, dimana sejumlah 1.413 ASN 88,5 persen telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi.
“Dari data pelanggaran tersebut, sejumlah 47,1 persen terjadi pada masa sebelum kampanye dan 52,9 persen terjadi pada saat kampanye. Modus pelanggaran terbanyak adalah kampanye/sosialisasi di media sosial sejumlah 30,4 persen, yang disusul oleh mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon 22,4 persen dan melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol gerakan tangan/ gerakan yang menunjukkan keberpihakan 12,6 persen,” pungkasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
