Pada 1862, R. Notopuro wafat dan kakaknya diangkat sebagai bupati, yakni Bupati R.T.A.A. Tjokronegoro II yang ialah pindahan dari lamongan. Bupati Tjokronegoro pensiun pada 1883 dan sebagai gantinya, R.P. Sumodiredjo yang pindahan dari Tulungagung pun diangkat.
Sayangnya, ia wafat tahun itu juga sehingga hanya 3 bulan menjabat sebagai bupati. Sebagai gantinya, R.A.A.T. Tjokronegoro I diangkat.
Pada 8 Maret 1942-15 Agustus 1945, tepatnya saat masa pendudukan Jepang, daerah delta Sungai Brantas, termasuk Sidoarjo, berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Militer Jepang, yakni oleh Kaigun, tentara Laut Jepang.
Permulaan pada Maret 1946, Belanda mulai aktif untuk menduduki daerah ini kembali. Pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahan Sidoarjo ke Porong ketika Belanda menduduki Gedangan.
Daerah Dungus, Kecamatan Sukodono, pun menjadi daerah rebutan dengan Belanda yang pada 24 Desember 1946 mulai menyerang Sidoarjo dari jurusan Tulangan. Sidoarjo pun jatuh ke tangan Belanda hari itu juga dan pusat pemerintahannya dipindahkan lagi ke Jombang.
Recomba, alias pemerintahan pendudukan Belanda berusaha membentuk kembali pemerintahan seperti pada masa kolonial. Pada November 1948, dibentuklah Negara Jawa Timur salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat.
Baca Juga: Sejarah Hari Ini: Tenggelamnya Kapal Tua KMP Tampomas II yang Tewaskan Ribuan Orang
Sidoarjo berada di bawah pemerintahan Recomba hingga tahun 1949. Pada 27 Desember 1949, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, Belanda menyerahkan kembali Negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia Serikat, sehingga daerah delta Brantas dengan sendirinya menjadi daerah Republik Indonesia.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
