Rencana reisi peraturan pemerintah tersebut akan mengatur penambahan luas persentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada produk tembakau; ketentuan rokok elektronik; pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi; dan pelarangan penjualan rokok batangan.
Baca Juga: Tanggapi soal Sodetan Ciliwung, Fahri Hamzah: Ibu Kota Harus Dipisahkan dari Konflik Politik Rutin
"Kalau ia (rokok elektrik) memang ada bahaya yang ditimbulkan pasti dilarang. Nanti akan dikaji betul apa akibat yang ditimbulkan oleh rokok elektrik ini," jelas Wapres Ma'ruf Amin.
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, pemerintah akan mendalami dahulu dampak rokok elektrik sebelum mengambil sikap.
"Kalau memang tidak ada bahaya apa-apa, baru dikenakan cukai apa tidak, itu berikutnya. Tapi yang pasti yang pertama itu boleh atau tidak," beber Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Peserta Pemilu Hanya Boleh Miliki Maksimal 10 Akun Medsos untuk Kampanye
Selanjutnya, kata Wapres Ma'ruf Amin, akan diatur ketentuan mengenai penegakan dan penindakan serta media teknologi informasi dan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR).
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, Kementerian Kesehatan akan menjadi pemrakarsa revisi PP 109/2012.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
