Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi bersuara terkait dugaan korupsi bansos DKI Jakarta 2020.
“Ada temuan ribuan ton beras busuk di dalam sebuah gudang. Diduga beras bansos DKI tahun 2022. Apakah benar ada korupsi beras bansos DKI tahun 2020 senilai 2,7 Triliun? Atau apakah ada pihak yang tidak melaksanakan tugas mendistribusi? Ini dua hal yang berbeda,” ucapnya, Selasa, (24/1/2023).
Baca Juga: Ingin Usung Erick Thohir sebagai Cawapres, PAN: Perlu Persetujuan KIB
Menurutnya, jika korupsi, biasanya laporan pembelian beras ada tapi barangnya tidak ada atau barangnya ada tapi disalurkan ke tempat lain untuk dapatkan keuntungan.
Sementara dalam temuan ini, temuan barang bukan temuan bukti pembelian.
“Jadi mau permasalahkan yang mana?,” tutur Jubir Partai Garuda ini.
Oleh karena itu kata dia, pihak yang membuka awal, harus jelas mau melaporkan apa. Apakah dugaan korupsinya atau dugaan tidak melaksanakan tugasnya.
“Kalau korupsinya ke KPK, kalau tidak melaksanakan tugas, ke pihak terkait yang bertanggungjawab atas pendistribusian bansos,” ucapnya.
Baca Juga: Jika Ingin Menang, PDIP Hanya Bisa Pilih Puan Maharani atau Ganjar Pranowo untuk Maju Capres
Lanjut kata dia, tidak perlu apriori dulu ketika KPK minta para pihak melaporkan, sehingga muncul tudingan-tudingan seolah-olah KPK tidak mau mengusut hal ini.
Yang disampaikan KPK benar kata dia, KPK tentu butuh kejelasan, ini sebenarnya kasus apa.
“Jadi jangan biarkan ini hanya memenuhi media sosial, tapi laporkan ke KPK atau pihak terkait dan kawal prosesnya. Cukup bukti permulaan, biar nanti dikembangkan,” tandasnya.
Sebelumnya, KPK mengaku masih menunggu laporan dugaan korupsi bansos tersebut.
Baca Juga: Semangat Konsolidasi, PPP Yakin Dapat Banyak Kursi DPR
Diketahui, isu dugaan korupsi bansos ini diunggah di media sosial oleh Pegiat media sosial Rudi Valinka.
Rudi Valinka membeberkan temuan dugaan korupsi program bansos pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp2,85 Triliun.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
