Menurutnya, dampak kebijakan makro yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi terlihat dari tingkat inflasi Indonesia yang berada di kisaran lima persen sepanjang 2022 dengan tingkat suku bunga acuan kisaran 5,5 persen.
Di sisi lain, rasio utang terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 30,1 persen, jauh dari batas aman 60 persen yang ditetapkan dalam undang-undang. Cadangan devisa Indonesia juga berada dalam kategori aman, yakni setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Baca Juga: Punya Resiko Tinggi, AHY Sebut Banyak Yang Tidak Ingin Koalisi Perubahan Terwujud
Kendati demikian, sektor perdagangan masih sangat mungkin terdampak resesi global sehingga bisa menghentikan surplus neraca perdagangan yang sempat diraih Indonesia sejak awal 2020. Surplus yang disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan crude palm oil (CPO) akan terhenti karena penurunan permintaan dan harga untuk komoditas tersebut di pasar global.
Baca Juga: Masyarakat Nilai Kondisi Hukum di Indonesia Negatif, LSI: Penyelesaian Kasus Sambo Bisa Berpengaruh
Kondisi itu akan membuat industri membayar biaya bunga pinjaman yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut, industri akan lebih memilih mengurangi produksinya dan mengurangi jumlah tenaga kerja.
"Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli karena masyarakat akan memprioritaskan konsumsinya pada hal-hal yang dianggap penting. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor terkait," pungkas Hasran
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
