Klarifikasi Konseptual
Terdapat sejumlah tulisan opini terkait politik identitas di Indonesia. Dari tulisan-tulisan tersebut, UIN Jakarta menilai ada sejumlah kesalahpahaman konseptual yang mesti diklarifikasi. Diantaranya, politik identitas bisa dimainkan oleh kelompok mayoritas.
Ada pula kesalahpahaman berupa politik kebangsaan juga mengusung politik identitas, dan politik praktis sebenarnya juga adalah politik identitas.
Klariifikasinya sebagai berikut:
Baca Juga: Pemilu 2024 Semakin Dekat, Jokowi Ingatkan TNI-Polri agar Tak Berpolitik Praktis
Pertama, politik identitas justru tak lazim dimainkan oleh kelompok mayoritas yang sejatinya punya akses lebih atau bahkan privilege dibandingkan kaum minoritas. Mesti diingat, politik identitas oleh kelompok minoritas kerap dimanfaatkan dan memperlihatkan posisi sebagai korban dari sistem represif yang dijalankan kelompok mayoritas.
Kedua, politik identitas tak sama dengan politik kebangsaan. Politik kebangsaan memahami keberadaan kelompok mayoritas dan minoritas. Namun, haluan politik yang satu ini bertujuan mengakomodasi kedua kelompok menjadi inklusif.
Beda dengan politik identitas yang salah satu kelompok menuntut hak eksklusif.
Ketiga, politik praktis belum tentu membawa politik identitas. Pelaku politik praktis ialah anggota masyarakat dengan kesamaan identitas tertentu, seperti visi misi politik, kesamaan geografis, agama, dan lainnya, ini adalah fitrah.
Namun, ini tak begitu saja menjadikan setiap praktik politik sebagai gerakan politik identitas.
Baca Juga: Pengamat: Hubungan Politik Mega-Erick Semakin Kuat
Lalu, kapan sebuah politik praktis menjadi gerakan politik identitas? Yaitu, ketika afiliasi kesukuan, keagamaan, atau ras dijadikan komoditas untuk memobilisasi pengaruh perilaku pemilih.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
