"2014 aku ini tercatat dan didokumentasinya lancang, saya mendahului Mega, waktu saya di Ecopark Ancol, Rakernas, masih belum diumumkan Mega siapa calon presiden, aku sudah naik podium, (mengatakan) 'Panda Nababan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara mengusulkan Joko Widodo jadi..' wah histeris itu, mukanya Mega, wah ditekuk cemberut lihat aku," terang Panda Nababan seperti dikutip penulis dari kanal YouTube Uya Kuya TV pada Kamis (12/1/2023).
Mengingat hal itu, Panda Nababan tak ingin mengulangi kesalahannya, termasuk ketika ditanya Uya Kuya soal Ganjar Pranowo atau Puan Maharani yang akan jadi calon presiden untuk 2024 mendatang.
"Nah aku gak mau ulangi itu, janganlah," ujarnya.
Meski tak menyebutkan nama calon presiden dari PDIP, Panda Nababan mengatakan bahwa siapa yang akan diusung untuk maju pada Pilpres 2024, tentunya adalah pilihan yang terbaik.
"Kalau (menurut) aku pasti yang terbaik," pungkasnya.
Lebih dari itu, juga telah dijelaskannya saat masih dalam perbincangan dengan Uya Kuya, bahwa hak penentuan calon presiden adalah hak prerogatif atau kewenangan dari Megawati Soekarnoputri.
Dijelaskan oleh Panda Nababan kewenangan itu telah diberikan kepada Megawati Soekarnoputri dengan sejumlah alasan, salah satunya karena melihat situasi Megawati saat itu yang kerap mendapat intervensi dari para seniornya saat memimpin partai.
"Kewenangan ini, ini pun sebenarnya ada sejarahnya, dulu Mega itu sering diintervensi, diganggu oleh para senior-senior dalam waktu dia memimpin partai, apa lagi menentukan calon Presiden," kata Panda Nababan.
Karena itu dalam suatu Rakernas, ditetapkanlah bahwa hak prerogatif dalam menentukan siapa calon presiden ada di tangan Megawati Soekarnoputri.
"Kita bikinlah waktu itu satu pernyataan yang menjadi keputusan daripada rakernas yaitu memberikan hak prerogratif kepada Mega (untuk) menentukan calon Presiden," ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
