Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem ERP.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, untuk tarifnya sendiri berkisar antara Rp5 ribu sampai Rp19 ribu.
Syafrin menjelaskan, bahwa tarif tersebut bukanlah tarif yang tetap (fixed price).
Tarif itu bergantung pada level of service jalan.
Baca Juga: Apa Saja Keuntungan ERP untuk Jakarta? Ini Penjelasan Dishub
Lebih lanjut kata dia, yang menentukan tarif tersebut adalah seberapa tingkat kepadatan saat suatu kendaraan masuk ke suatu kawasan.
"Jadi untuk tarif memang yang kami usulkan itu range-nya adalah Rp5 ribu sampai dengan Rp19 ribu," ujarnya.
"Tarif ini tentu tidak fixed price bahwa sehari Rp5 ribu tetapi sangat tergantung pada level of service jalan. Misalnya pada satu kondisi, lalu lintasnya sangat macet, maka tarif yang dikenakan adalah tarif tertinggi Rp19 ribu pada saat itu. Tapi kemudian setelah itu mungkin 1 jam kemudian level of service-nya membaik artinya misalnya rasio volume lalu lintas dengan kapasitas ruas jalan itu menjadi 0.7 misalnya, maka tarifnya akan di-adjust, dia akan turun," terangnya.
"Sehingga tarif ini yang menentukan adalah berapa tingkat kepadatan pada saat yang bersangkutan akan masuk ke satu kawasan," tandasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
