Pembentukan dan penetapan Perpu harus sesuai dengan Pancasila yang sudah menjadi landasan hukum utama Indonesia sejak Kemerdekaan.
Ketentuan pembuatan Perpu sendiri sudah diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014, masing-masing menjelaskan mengenai situasi genting yang memaksa pembentukan Perpu dan tata cara pembentukan Perpu itu sendiri.
Baca Juga: Apa Itu Sistem Pemilu Proporsional Tertutup?
Satu hal yang menarik dari Perpu adalah mereka bisa berubah menjadi UU. Syaratnya adalah keberadaan Perpu ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat. Dan rapat ini juga perlu dilakukan secara seksama dengan meninjau isi dari Perpu dan menguji kelayakannya untuk masyarakat.
Beberapa contoh dari Perpu yang bisa ditemukan adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2015 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja. Sementara UU lebih banyak jumlahnya, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, UU Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.
Baca Juga: 4 Curhatan Ridwan Kamil Jelaskan APBD Masjid Al Jabbar, Berawal Diomeli Netizen
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
