Apa perbedaan UU dan Perpu? Topik tersebut bisa jadi bukan topik yang banyak diketahui masyarakat. Terlebih, fungsi keduanya bisa dibilang sama, yakni sebagai pengatur kelangsungan kehidupan bermasyarakat.
Meskipun demikian, perbedaan antara UU dan Perpu perlu dipelajari agar tidak tertukar. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Kamis (5/1/2023), perbedaan antara UU dan Perpu bisa ditemukan dari landasan hukumnya.
Baca Juga: Bedanya Jatim Park 1, 2, dan 3: Ada Apa di Sana?
UU atau Undang-Undang memiliki dasar dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jadi, apa yang tertulis di dalam sebuah UU berlandaskan dari UUD 1945. Ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu. Apa yang menjadi landasan dari Perpu?
Landasan Perpu tidak lain adalah UU itu sendiri. Pembuatan Perpu dilandaskan dari UU yang sudah ada. Dan Perpu sendiri dibentuk dengan alasan situasi genting atau kepentingan khusus yang memaksa pemerintah untuk membuat sebuah peraturan untuk menggantikan UU yang ada saat itu.
Baca Juga: Terus Populer Setelah 19 Tahun, Ini Filosofi Jatim Park dan Sepak Terjangnya
Itulah alasan kenapa dinamakan "Perpu". Karena tujuannya memang mengganti UU yang sudah eksis, namun karena satu dan lain hal perlu diubah. Meskipun demikian, hanya karena Perpu diizinkan untuk dibuat dalam keadaan khusus, pembuatannya tidak bisa sembarangan.
Pembentukan dan penetapan Perpu harus sesuai dengan Pancasila yang sudah menjadi landasan hukum utama Indonesia sejak Kemerdekaan.
Ketentuan pembuatan Perpu sendiri sudah diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2014, masing-masing menjelaskan mengenai situasi genting yang memaksa pembentukan Perpu dan tata cara pembentukan Perpu itu sendiri.
Baca Juga: Apa Itu Sistem Pemilu Proporsional Tertutup?
Satu hal yang menarik dari Perpu adalah mereka bisa berubah menjadi UU. Syaratnya adalah keberadaan Perpu ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat. Dan rapat ini juga perlu dilakukan secara seksama dengan meninjau isi dari Perpu dan menguji kelayakannya untuk masyarakat.
Beberapa contoh dari Perpu yang bisa ditemukan adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2015 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja. Sementara UU lebih banyak jumlahnya, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, UU Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.
Baca Juga: 4 Curhatan Ridwan Kamil Jelaskan APBD Masjid Al Jabbar, Berawal Diomeli Netizen
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
