Berdasarkan informasi dari laman resmi Sekretariat Presiden, Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja dengan alasan mendesak seperti antisipasi terhadap kondisi ekonomi global. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi) Airlangga Hartarto.
Didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Hartarto menjelaskan salah satu penyebab terbitnya Perpu Cipta Kerja adalah karena ketidakstabilan geopolitik.
Baca Juga: Profil Heru Budi Hartono, PJ Gubernur Yang Dituding Hapus Jejak Anies Baswedan
Ini disebabkan karena perang antara Ukraina dan Rusia yang berpotensi menyebabkan krisis ekonomi dan pangan, mendesak pemerintah menerbitkan Perpu ini. Pernyataan ini didukung oleh Mahfud MD yang mengungkapkan kalau ini merupakan langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam menghadapi kondisi global.
Meskipun demikian, tidak sedikit pengamat politik yang skeptis dengan terbitnya Perpu ini. Sejumlah pengamat politik seperti Rocky Gerung dan Said Didu memiliki pendapat kalau Perpu Cipta Kerja tidak lain adalah titipan oligarki.
Baca Juga: Rumah Adat Jawa Timur Punya Filosofi Mengagungkan dan Ramah Lingkungan
Ketidaksetujuan ini juga diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan bahwa Perpu seharusnya dibuat untuk melayani masyarakat dan bukan melayani para pebisnis elit.
Pernyataan-pernyataan dari figur publik di atas mendeskripsikan apa yang dirasakan masyarakat terkait Perpu Cipta Kerja. Banyak dari mereka yang menganggap kalau Jokowi memihak para pengusaha dengan mengeluarkan Perpu ini.
Baca Juga: Mengenal Rumah Adat Jawa Timur, dari Joglo Jompongan sampai Limas Trajumas Lawakan
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
