Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan dengan pernyataannya soal operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagai pengingat, Luhut meminta KPK untuk mengurangi OTT karena dianggap membuat image negara menjadi buruk. Karena itulah Luhut mendorong digitalisasi pemerintah untuk menutup celah korupsi.
Namun Wakil Presiden Ma'ruf Amin tampaknya memiliki pendapat yang berbeda. Sebab Ma'ruf menilai penindakan berupa OTT KPK masih diperlukan.
Baca Juga: Bamsoet Singgung Wacana Jokowi Tiga Periode Kali Pertama, Pengamat: Enggak Dewasa dalam Berpolitik
Ma'ruf menilai diperlukan pendekatan trisula untuk mengatasi korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
"Secara menyeluruh memang yang dilakukan di dunia di mana pun termasuk KPK itu menggunakan pendekatan trisula ini, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan," ujar Ma'ruf dalam keterangan langsungnya di agenda Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Ma'ruf Amin berpendapat OTT KPK tetap bisa dilakukan selama diiringi dengan pendidikan antikorupsi secara komprehensif.
OTT sendiri merupakan rumusan yang dibuat oleh KPK sebagai bagian dari penindakan. Karena itulah, bila aspek pencegahan dan pendidikan antkorupsi sudah berhasil, maka penindakan bisa diminimalisir.
Baca Juga: Luhut Sebut OTT Bikin Jelek Nama Negara, Novel Baswedan Beri Komentar Begini
"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," tutur Ma'ruf Amin.
"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," imbuhnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
