Ia lantas memberikan saran kepada Bawaslu, supaya turut memperhatikan para pejabat publik yang sibuk urus pencapresan.
Kholid bahkan menyinggung, bahkan ada kepala negara dan kepala pemerintahan yang sibuk untuk endorse pejabat untuk menjadi capres.
"Apakah itu etis?" terangnya.
Karena itu, penilaian soal Anies ini dianggap sangat subjektif dan justru memperlihatkan ketidakadilan Bawaslu dalam bersikap.
Sebelumnya diketahui, Bawaslu sendiri menilai kegiatan safari politik Anies selama di Aceh kurang etis, bahkan Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dianggap melakukan kampanye terselubung untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai capres dalam Pilpres 2024," ujar anggota Bawaslu, Puadi.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
