Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) memberikan kritik terkait pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menganggap bahwa safari politik Anies Baswedan tak etis dan seperti mencuri start kampanye.
Sekretaris Jenderal SKI Raharja Waluya Jati menyatakan bahwa aktivitas kampanye dan komunikasi lainnya seharusnya dilihat dari perspektif kepentingan bagi rakyat.
”Rambu-rambu regulasi dan kode etik yang ditetapkan lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bertujuan melindungi hak rakyat dalam mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kandidat dan partai,” ujar Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (18/12/2022).
Baca Juga: Jokowi Beri Peringatan Kepada Bawaslu dan KPK: Hati-Hati!
Dalam memilih pemimpin, kata Jati, rakyat membutuhkan pengetahuan yang utuh. Pengetahuan semacam itu tidak saja menyangkut personalitas kandidat tetapi juga gagasan atau pemikiran yang dimilikinya. Khususnya, gagasan mengenai cara memperbaiki perikehidupan rakyat.
”Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai gagasan kandidat, diperlukan waktu yang cukup. Sangat tidak adil jika hak rakyat untuk tahu dibatasi pada masa kampanye saja,” lanjutnya.
Lebih lanjut Jati menegaskan, setiap upaya kandidat atau partai politik untuk menyampaikan gagasan kepada rakyat mustinya tidak serta merta dilabeli sebagai kampanye.
Justru, kesediaan partai dan kandidat melonggarkan waktu untuk berdialog dan berinteraksi dengan rakyat semestinya diapresiasi sebagai sikap yang berpihak pada kepentingan rakyat.
”Penyelenggara Pemilu seharusnya memberikan penghargaan kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Langkah mereka memungkinkan rakyat mengenal lebih jauh tentang siapa partai dan kandidat yang akan dicalonkan,” jelasnya.
Baca Juga: Jokowi Mengaku Takut Saat Dipanggil Bawaslu: Salah Saya Apa?
Jati menambahkan, Bawaslu perlu menjaga kewibawaan lembaga dengan mengklarifikasi pernyataan anggotanya. Sebab, pernyataan itu mengandung pikiran untuk menghalang-halangi hak rakyat dalam mengakses informasi mengenai profil dan gagasan partai dan kandidat Capres yang diusung.
”Disadari atau tidak, pernyataan itu mengandung sikap antidemokrasi dan tidak adil. Sikap seperti itu seharusnya tidak tumbuh dalam lembaga penyelenggara Pemilu,” kata dia.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
