Pria kelahiran Gunungkidul Yogyakarta ini merincikan Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah.
Anak Buah Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menyebut konsep baru DBH di UU nomor 1 Tahun 2022 memberikan dana kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
“Jadi paradigmanya Indonesia-sentris. Tumbuh bahagia bersama, tidak egois,” tambahnya.
Baca Juga: Pengamat Sebut Bupati Meranti Mirip Robin Hood: DiaMerampok, Hasilnya untuk Rakyat
Sementara itu, TKD (Transfer ke Daerah) sendiri adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
TKD termasuk DBH diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Ini babak baru otonomi,” tandas Alumnus STAN ini.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
