Dalam menentukan seberapa banyak daerah akan mendapatkan DBH Migas, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penetapan daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian daerah dilakukan oleh Menteri ESDM setiap tahun dengan memuat rincian lifting per daerah penghasil berdasarkan asumsi APBN pada tahun berjalan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Kenapa Bupati Meranti Marah ke Kemenkeu Sampai Ancam Angkat Senjata Dan Pindah ke Malaysia?
Penyaluran DBH Migas dilaksanakan oleh Kemenkeu setiap triwulan berdasarkan realisasi penerimaan bukan pajak yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
