Presiden Jokowi menyinggung soal kriteria sebagai calon presiden (capres) dalam perayaan HUT Partai Golongan Karya (Golkar) yang ke-58 pada Oktober silam.
Ia menilai jika seorang presiden harus memahami ekonomi makro-mikro. Hal itu lantas dibantah oleh Pengamat Politik Rocky Gerung.
Ia menyebut pemahaman soal ekonomi linkage atau keterkaitan antara makro-mikro justru harus lebih diperhatikan.
Hal itu disebutnya lantaran jika mengikuti jalan pikiran Jokowi, realitas makro dan mikro pada kondisi perekonomian Indonesia tak seimbang.
Menurutnya, pencapaian-pencapaian yang selama ini muncul di permukaan justru hanya berfokus pada ekonomi makro saja.
“Tetapi kalau presiden ngomong yang ditunjukkan makronya, angka makronya, 5,5 persen itu nunjukin apa? kalau hanya memastikan bahwa agregatnya 5,5 persen dan itu lebih baik dari negara-negara lain iya itu buat apa?,” ujarnya dalam perbincangan bersama Hersubeno Arief pada Minggu (6/11/2022).
“Saya dari Samarinda dan mampir di sebuah warung yang dikelola oleh seorang pengusaha yang sangat dermawan, dia buka warung untuk memberi makan setiap Jumat fakir miskin di situ, dalam satu jam seratus paket habis,” imbuhnya.
Mengetahui hal itu, Ia menilai jika kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang ada di daerah-daerah justru perlu diperhatikan.
Hal itu sebagai wujud dari perhatian yang ditujukan pada bagian-bagian kecil dari ekonomi mikro, bukan soal penggembar-gemboran pencapaian makro seperti yang selama ini terjadi.
“Jadi sebetulnya kondisi ekonomi yang sulit rakyat kita ini di daerah, ini yang belum begitu dipahami Presiden Jokowi yang hanya memberi parameter harus paham makro, paham mikro,” lanjutnya.
Selain itu, menurut Rocky, seharusnya Jokowi tak perlu terlalu ambil bagian untuk memberikan kriteria-kriteria yang diperlukan seseorang untuk menjadi presiden.
“Urusan apa presiden kasih prasyarat, jadi ini urusan KPU, ngapain tuh presiden?,” ucapnya.
Menurutnya, ambisi Jokowi masih tinggi, lantaran Ia masih terkesan seolah-olah mengendalikan apa yang sebenarnya bukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
“Kita melihat Presiden Jokowi ambisinya masih tinggi, dia pengen mengendalikan, dan itu bahanya kalau menteri-menteri yang ada di sekitar dia yang mau nyapres itu juga minta prediksi dari presiden, itu bodohnya di situ,” tuturnya.
“Udah presidennya yang ngaco, menteri-menterinya juga jadi pengikut doang, di situ gak ada pride, ada parpol tapi parpol aja minta restu presiden,” ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
