Pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menimbulkan spekulasi.
Pasalnya, pemeriksaan itu dilakukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Terlebih, di tengah munculnya isu Munaslub Partai Golkar.
Terkait hal itu, Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, kembali membuat tulisan membahas kerasnya permainan politik yang dilakukan rezim saat ini demi meloloskan ambisi politiknya.
Baca Juga: Jika Munaslub Terlaksana, Luhut Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar
Melalui akun twitternya, @dennyindrayana, mantan Wamenkumham era SBY ini pun menulis artikel berjudul "KETELANJANGAN POLITIK JOKOWI HARUS DILAWAN!". Berikut isinya:
Makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan!
Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia. Saya akan menyuarakan dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring. Meskipun, berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun.
Biarlah sejarah yang akan mencatat, dan membuktikan, bahwa saya dan beberapa sahabat terus ikhlas berjuang untuk Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih antikorupsi!
Tingkah-polah segelintir elit politik hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila.
Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: "Kampungan"!
Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, seorang petinggi "Partai Beringin" membalas pesan WA saya:
"Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG Juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya".
Lagi, hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi.
Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi.
Baca Juga: Bamsoet Ungkap Dukungannya untuk Airlangga Tergantung Situasi Partai
Presiden adalah Kepala Negara, selain kepala pemerintahan. Presiden juga faktanya pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).
Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan PASTI —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK. Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi.
Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi. Serta, menjelang Pilpres 2024, Presiden Jokowi dengan jelas menunjukkan cawe-cawe yang negatif-destruktif.
Mengkasuskan lawan-oposisi sambil melepas-bebaskan kawan-koalisi. Kalau, ada kawan koalisi yang dianggap tidak sejalan dengan strategi Pilpres 2024, maka dapat dipastikan muncullah kasus hukum.
JANGAN SALAH, saya mendukung setiap langkah penegakan hukum, apalagi kasus korupsi. Tetapi saya menolak tegas penegakan hukum yang pilah-pilih! Penegakan hukum yang menyasar hanya pada "musuh politik" saja, harus ditolak dan dilawan!
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
