Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberi usulan untuk memindahkan makam pahlawan Pangeran Diponegoro dari Makassar ke Yogyakarta. Usulan tersebut menuai reaksi beragam dan gencar dikaitkan dengan isu politik.
Menyadur Republika pada Minggu (16/7/2023), Dosen Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana menilai, pemindahan makam bukanlah hal tabu bagi keluarga sultan. Upaya tersebut juga bisa dinilai sebagai salah satu cara menghormati para leluhur.
Sebagaimana yang pernah dilakukan Hamengkubuwono IX ketika memindahkan makam Ronggo Prawirodirjo III yang semula dimakamkan di Banyusumurup, Imogiri, Bantul.
"Sultan IX juga pernah memindahkan makam dari Raden Ronggo Prawirodirjo III yang dimakamkan di Madiun. Itu malah aslinya dulu kan dia dikuburkan di sebuah kuburan namanya Banyusumurup di Imogiri, Yogyakarta," kata Margana kepada Republika.co.id, Sabtu (15/7/2023).
Banyusumurup dikenal sebagai makam untuk orang-orang yang berbuat salah terhadap Keraton. Menyadari hal tersebut, HB IX memindahkan makam Ronggo Prawirodirjo III berjajar dengan makam istrinya.
"Pada masa HB IX, karena beliau sadar bahwa (Ronggo Prawirodirjo III) tidak layak dikuburkan di Banyusumurup yang notabene adalah kuburan orang-orang yang berdosa. Sehingga kemudian beliau memindahkan dari Banyusumurup dibawa ke Magetan, di perbatasan Madiun Magetan itu, di Gunung Bancak. Dijadikan satu dengan istrinya, yang dikuburkan di atas Gunung Bancak di sana. Karena memang itu wasiatnya dulu," tuturnya.
Pemindahan tersebut kemudian dinilai sebagai upaya membersihkan nama Ronggo Prawirodirjo III yang dianggap sebagai pemberontak. Ronggo Prawirodirjo III merupakan mertua dari Pangeran Diponegoro yang belakangan tengah ramai diusulkan oleh Prabowo Subianto agar makamnya dipindahkan dari Makassar ke Yogyakarta.
Margana menilai usulan tersebut wajar dan tak perlu dipolitisasi. Sebab menurutnya yang paling penting pemindahan tersebut harus disepakati oleh semua pihak.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
