Cap petugas partai yang kerap disematkan kepada bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo dinilai berpotensi gerus elektabilitasnya jelang Pemilu 2024.
"Status petugas partai itu memang sulit untuk dicari maknanya yang positif. Konotasinya lebih dominan berkesan negatif. Dan inilah yang sangat potensial ditafsirkan secara liar oleh publik," kata Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa, dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, di Jakarta.
Apalagi, kata dia, jika dipahami dalam kontek negara demokrasi yang menekankan pada kedaulatan rakyat sesuai konstitusi. Tak ada pasal dalam konstitusi, presiden sebagai petugas partai.
Baca Juga: Ganjar dan Anies Bertemu di Tanah Suci, PPP: Biasa Saja, Namanya Ibadah
"Saya hanya khawatir, stempel petugas partai itu pada saatnya akan menyandera capres terpilih nanti yang hanya taat kepada perintah partai, bukan kepada konstitusi. Mungkin, lebih tepat jika disebut petugas rakyat ketimbang petugas partai," tegasnya.
Dalam pandangan Sopa, jika stempel petugas partai ini terus dihidupkan, bukan saja berpotensi mengundang tafsir liar yang buruk, tapi juga potensial merontokkan elektabilitas Ganjar sebagai capres.
"Kenapa? Karena cepat atau lambat, publik akan menafsirkan stempel petugas partai ini menjadi boneka partai, sebuah julukan yang sangat berkonotasi negatif. Namanya juga boneka, tak bisa apa-apa kecuali disetir," tandasnya.
Baca Juga: Jadi Sorotan, Gaya Blusukan Ganjar Pranowo di DKI Disebut Mirip Jokowi
Dalam konteks itulah, menurut Sopa, status sebagai petugas partai itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan buat Ganjar. Selain publik akan menganggap dia boneka partai, juga jika terpilih nanti dianggap hanya sebagai presiden milik PDIP, bukan milik seluruh rakyat.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
