Sementara itu soal telepon Heru, menurut PDIP tak ada masalah. Hal itu karena Ganjar memang sedang ditugaskan partai untuk menjadi bacapres di 2024.
"Sebagai kader partai yang mendapatkan aspirasi seperti itu, karena kan wilayahnya beda, kalau sudah keliling di luar Jateng, dia bertugas sebagai kader partai yang mendapat penugasan bacapres 2024," jelas Hendrawan.
"Nggak apa-apa, sama dengan kalau kita diberi penugasan kantor, kemudian menyampaikan informasi ada proyek yang mangkrak misalnya, tidak ada masalah," pungkasnya.
Namun aksi blusukan Ganjar tersebut malah berujung kritik karena melampaui wewenangnya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bahkan etika birokrasi Ganjar juga disindir.
"Ada etika. Apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira iya, semestinya ada etika birokrasi," ucap Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron pada Senin (26/6/2023).
Herman mengatakan bahwa etika itu wajib dipahami dan ditaati oleh tiap kepala daerah. Dia menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus saling menghormati wilayah kerja sesama kepala daerah lainnya.
"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain karena ada mekanisme dan tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.
Oleh karenanya Herman mendorong agar ke depannya kinerja Ganjar dapat dievaluasi. "Semestinya kalau pun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela," pungkasnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
