Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengaku heran dengan aksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga.
Taufik justru merasa tersinggung dengan yang dilakukan Ganjar.
Sebab, kata Taufik, penyerapan aspirasi merupakan tugas dari para Anggota DPRD DKI sebagai wakil rakyat. Apalagi, Ganjar merupakan Gubernur Jawa Tengah yang sederajat dengan Heru.
Baca Juga: Ganjar Sibuk Blusukan di Jakarta, Pengamat: Dia Ingin Kalahkan Anies Baswedan di DKI
"Sebagai anggota legislatif saya sebenarnya tersinggung. Kan, dia tidak punya tupoksi di sini, tidak punya wewenang untuk mengurus Jakarta," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Senin (26/6/2023).
"Kalau yang punya wewenang untuk mengawasi dan mengontrol di Jakarta, tupoksi justru DPRD. Ngapain dia gitu? Dia kan nggak digaji untuk itu," tuturnya menambahkan.
Seharusnya, Ganjar disebut Taufik fokus mengurus permasalahan di Jawa Tengah saja, bukan Jakarta.
"Dia punya wewenang, jelas untuk di Jateng," ucapnya.
Ia pun menilai apa yang dilakukan Ganjar hanya demi menarik simpati warga Jakarta menjelang Pemilu 2024 mendatang.
"Tapi, ngapain, sih, ke sini terus telpon telpon Pj Gubernur segala macam? Ya, begitu, lah. Tahun politik, kali ya," pungkasnya.
Senada dengan Taufik, pengamat politik Ujang Komaruddin menyesalkan tindakan bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo yang menelpon Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak pantas untuk dilakukan.
Menurutnya, memang tidak ada aturan yang melarang Ganjar untuk menelpon Heru di depan publik. Namun, apa yang dilakukan Ganjar dinilainya kurang beretika dan menimbulkan kesan cawe-cawe atau ikut campur.
"Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ya boleh sih boleh saja, tetapi tadi ada kesan cawe-cawe," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (26/6/2023).
Apalagi, kata Ujang, Ganjar masih berstatus senagai Gubernur Jawa Tengah dan belum menjadi Presiden. Jika Presiden yang melakukannya, maka masih bisa diterima.
"Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga gubernur setara gitu. Ganjar bukan presiden, masih capres, belum presiden kan begitu," jelasnya.
Jika memang Ganjar ingin merebut simpati masyarakat, maka seharusnya aduan itu disampaikan secara lewat surat menyurat secara tertutup. Agar nantinya aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kesan miring dari publik.
"Lalau mau katakanlah menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI ya berkirim surat lah, ya kalau menelepon pun konteksnya bukan perintah lah," tutur Ujang.
"Lalu ketika menelepon heru, menelepon sekda gitu. Seolah-olah, Heru dan sekda itu bawahannya ganjar, ini kan gak bagus, gak tepat cawe-cawe itu," tambahnya memungkasi.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
