Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono menyebut bahwa permintaan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimakzulkan tidak mendasar.
Bahkan, Mulyono menyebut bahwa permintaan Denny itu hanya didasari oleh analisis yang dipaksakan.
"Denny seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi," kata Mulyono, mengutip Suara.com, Kamis (8/6/2023).
Dia menilai, Denny seharusnya mengirim surat kepada Partai Demokrat yang disebut pernah mengusungnya di Pilkada Kalimantan Selatan dan punya hubungan khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yakinkan saja Partai Demokrat soal pemakzulan ini dan biarkan Partai Demokrat yang menyatakan sikapnya di DPR," kata Mulyono.
"Berpolitiklah dengan sikap yang terbuka dan ksatria. Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja," tambah dia.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
