Mantan wakil menteri hukum dan HAM (wamenkumham) Denny Indrayana meminta DPR untuk memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pemakzulan dari kursi kepala negara dan kepala pemerintahan.
Ia menilai, Jokowi layak menjalani proses pemeriksaan pemakzulan karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hal tersebut. Ia meminta Denny juga mengungkap kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, saat itu ada instrumen negara yang digunakan untuk mendongkrak suara partai politik tertentu.
"Kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada 2009. Ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujar Hasto, mengutip Republika, Rabu (7/6/2023).
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
