Mantan wakil menteri hukum dan HAM (wamenkumham) Denny Indrayana meminta DPR untuk memeriksa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka pemakzulan dari kursi kepala negara dan kepala pemerintahan.
Ia menilai, Jokowi layak menjalani proses pemeriksaan pemakzulan karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi hal tersebut. Ia meminta Denny juga mengungkap kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, saat itu ada instrumen negara yang digunakan untuk mendongkrak suara partai politik tertentu.
"Kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada 2009. Ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujar Hasto, mengutip Republika, Rabu (7/6/2023).
Padahal PDIP, Hasto menjelaskan, dalam pemilu hanya memperoleh kenaikan maksimal sebanyak delapan persen. Di samping itu, ia menegaskan bahwa Jokowi berkomitmen terhadap demokrasi untuk Pemilu 2024.
"Sehingga janganlah apa yang dulu dilakukan oleh Pak Denny Indrayana merupakan bagian dari rezim pemerintahan saat itu (2009), kemudian dipersepsikan akan terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi yang sudah teruji dalam komitmen menjaga demokrasinya," ujar Hasto.
"Karena itulah kami justru meminta Pak Denny Indrayana untuk ungkap, apa yang terjadi pada 2009. Karena di situlah justru terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan secara masif untuk kepentingan elektoral," pungkas Hasto.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
