Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai bahwa hasil Rapar Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar yang menyerahkan kewenangan untuk menentukan nama capres, cawapres dan rekan koalisi kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto merupakan bentuk pelonggaran.
Sebelumnya Partai Golkar memberikan kesan bahwa Airlangga akan menjadi satu-satunya calon presiden yang akan diusung Golkar.
Baca Juga: Jika PAN Merapat ke PDIP, Golkar Dihadapkan Pilihan Gabung Poros Anies atau Prabowo
"Hasil rakernas ini memberi kemungkinan nama lain bisa ditetapkan oleh Airlangga sebagai calon presiden,” kata Ray, mengutip Suara.com, Senin (5/6/2023).
Bahkan, kata dia, nama calon presiden yang akan didukung itu tidak menutup kemungkinan akan berasal dari luar Partai Golkar.
Lebih lanjut, pendiri Lingkar Madani itu menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pelonggaran tersebut. Pertama, elektabilitas Airlangga makin sulit mengejar posisi calon presiden.
Bahkan, dia menilai Airlangga kesulitan untuk mendapatkan elektabilitas tinggi dalam bursa calon wakil presiden.
"Elektabilitas Airlangga yang belum jua beranjak dari kisaran 5 persen jelas sangat tidak mendukung bagi upaya negosiasi posisi capres atau cawapres Golkar dengan partai lain," jelas Ray.
Kedua, Golkar berpotensi terlambat menaikkan elektabilitas partai dan berkoalisi dengan partai lain jika tidak segera mengambil langkah cadangan selain mencalonkan Airlangga sebagai calon presiden.
"Keterlambatan ini akan membuat daya dan gengsi negosiasi Golkar melemah," kata dia.
Terakhir, kata Ray, hasil Rakernas Partai Golkar yang memberi kemungkinan untuk mengusung nama lain selain Airlangga sebagai calon presiden menegaskan keberpihakan Golkar yang tetap bersama Presiden Joko Widodo.
"Dengan begitu, besar kemungkinan teman koalisi yang dipilih oleh Golkar adalah partai koalisi pendukung Ganjar atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR)," tambah Ray.
Sebelumnya, Airlangga membeberkan hasil rakernas Partai Golkar Dia menyebut salah satu keputusannya menyerahkan mandat sepenuhnya kepadanya sebagai ketua umum untuk menetapkan capres-cawapres dan menentukan arah koalisi Partai Golkar.
"Pertama, untuk Pilpres memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar," kata Airlangga usai Rakernas.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
