Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri menyoroti kubu Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang kerap menggaungkan soal narasi dijegal.
Tudingan tersebut diduga mengarah pada Istana yang diduga berupaya menjegal pencapresan Anies di Pilpres 2024.
Kubu Anies mengaitkan hal tersebut dengan penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka korupsi, serta upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat yang tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: Ditanya Tanggapan soal Kinerja Pj Heru Budi di DKI, Anies Baswedan: Mau Diadu-adu?
Rudi S Kamri menyebut tudingan kubu Anies itu sebagai framing yang sengaja diciptakan oleh mereka.
"Ini framing yang sengaja diciptakan oleh Anies Baswedan dan semua kroni-kroninya. Dan bagi saya, ini strategi mereka untuk exit strategy (strategi keluar) lah istilahnya," kata Rudi S Kamri, dari YouTube Kanal Anak Bangsa, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Hal itu sengaja dilakukan, tutur Rudi, agar mereka tidak merasa mempermalukan diri sendiri apabila nantinya Anies benar-benar gagal maju sebagai calon presiden (capres) di kontestasi 2024 mendatang.
"Untuk supaya tidak mempermalukan diri dan mereka kalau ternyata Anies gagal jadi capres," lanjutnya.
Sebab, lanjut Rudi, hingga saat ini KPP yang digagas NasDem, Demokrat, dan PKS masih belum solid dalam mencapreskan Anies.
"Karena apa, sampai sekarang Koalisi Perubahan yang digagas PKS, NasDem, dan Demokrat belum mewujudkan secara konkret kerja samanya seperti apa, koalisinya seperti apa, dan belum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres," ucap dia.
Oleh karena itu, Rudi menilai hal ini sebagai strategi playing victim yang berupaya dijalankan kubu Anies, dengan membangun narasi seolah dizalimi oleh rezim yang saat ini berkuasa.
"Untuk playing victim, merasa terzalimi, makanya Anies dan kelompoknya berupaya membangun narasi di ruang publik bahwa seolah-olah Presiden Jokowi (pemerintah) menjegal Anies Baswedan. Ini bagi saya exit strategy yang memalukan sebetulnya," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengajak elite Partai Demokrat dan PKS bertemu di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya diketahui ikut dalam pertemuan itu.
Menurut Riefky, salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah membicarakan potensi penjegalan terhadap upaya pencapresan Anies Rasyid Baswedan.
Termasuk, dengan cara mengganggu tiga partai politik dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumber daya apa pun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya," ujar Riefky saat dikonfirmasi, belum lama ini, seperti dikutip dari Republika, jaringan Konten Jatim.
Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap bertekad dan solid di tengah dugaan upaya penjegalan tersebut.
Terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan agar kehidupannya lebih sejahtera, aman, dan memiliki kebebasan dalam berdemokrasi.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
