Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan soal posisi geopolitik Indonesia saat ini. Dia menjelaskan, saat ini Indonesia dalam posisi mendapatkan trust dari negara-negara penting di dunia. Dia menilai, modal ini harus terus dijaga dan dikembangkan.
Cuma, Jokowi mengingatkan, pergantian kepemimpinan nasional di Indonesia selama ini tidak menjaga keberlanjutan. "Jadi, ibaratnya sudah SMA, balik ke SD lagi. Silakan orang boleh mau gaya pop, gaya dangdut, gaya rock, tapi maju terus. Jangan maju mundur kayak poco-poco," kata dia.
Baca Juga: Usai Jokowi Klaim Dirinya Ikut Campur di Pemilu 2024, Anies Klaim Ada yang Khawatir Dihalangi
Jokowi juga mengungkapkan bahwa dalam dirinya itu ada banyak peran. Ada peran kenegaraan, tapi juga ada peran politik. Sehingga, dirinya pun menyatakan punya ruang untuk menjalankan aktivitas politik.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, yang dimaksud cawe-cawe oleh Jokowi, yakni dilakukan untuk negara. Jokowi, kata Bey, ingin memastikan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 bisa berlangsung demokratis, jujur, dan adil.
Bey mengatakan, Presiden berkepentingan agar pemilu terselenggara dengan baik dan aman. Jokowi tak ingin penyelenggaraan pemilu justru meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Selain itu, Jokowi juga ingin para pemimpin nasional ke depannya bisa mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis. "Seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll," ujar Bey.
Jokowi berharap seluruh peserta pemilu bisa berkompetisi secara free dan fair. Karena itu, kata Bey, Jokowi juga akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Terkait hal ini, Jokowi pun ingin agar para pemilih bisa mendapatkan informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu.
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mendukung Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Khususnya berkaitan komitmen Jokowi dalam menjaga demokrasi dan memastikan pemilu berjalan dengan baik. "Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga demokrasi, menjalankan pemilu jurdil itu sangat bagus, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik," ujar JK.
Meski demikian, ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini mengingatkan perlunya batasan-batasan dalam kaitan cawe-cawe. "Pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaannya jurdil, itu kita harapkan, kita dukung," ujarnya.
Terkait program keberlanjutan yang dimaksud, JK menyerahkan kepada pemerintah Jokowi sendiri saat ini. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan yang efisien.
"Ya yang disetujui bersama setelah jadi harus berjalan, seperti membangun infrastruktur, tentu pertanyaannya pilihan infrastruktur yang mana yang dibutuhkan dan efisien, kebutuhannya tetap, pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan," ujar JK.
"Itu semua jalan cuma caranya tentu berbeda-beda, masing-masing pemimpin. Tujuannya sama, tidak ada perbedaan negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan, yang berbeda cara, cara masing-masing pemimpin, itu pilihan masing-masing pemimpin," kata JK.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto menilai, cawe-cawe presiden merupakan hal yang baik. Keterbukaan Jokowi yang mengaku akan cawe-cawe dipandangnya sebagai hal yang bagus. Namun, jangan sampai ikut campurnya Jokowi dalam rangka memengaruhi hasil Pilpres 2024.
"Maka saya katakan kepatutannya cawe-cawe dalam bahasa Jawa ada kepatutannya, tidak boleh cawe-cawe mengintervensi. Cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawe-nya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dan keadaban yang ada," ujar Bambang.
Bambang menilai, Jokowi juga tak boleh berlebihan dalam cawe-cawe terkait penentuan pasangan capres dan cawapres. Pasalnya, itu merupakan kewenangan partai politik. Namun, hak Jokowi untuk mendukung satu sosok capres pada Pilpres 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai, seharusnya seorang kepala negara haruslah netral, terutama jelang Pilpres 2024. Menurutnya, cawe-cawe Presiden Jokowi bisa mencoreng demokrasi di Indonesia. Apalagi adanya potensi jika seorang presiden dapat menggunakan alat-alat negara untuk memuluskan kepentingannya.
"Kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatur negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dimaksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," ujar Benny.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
