Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut keadaan berpotensi kacau apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup.
Terlebih, tahapan pemilu 2024 saat ini sudah mulai berjalan.
Pendapat itu senada dengan pernyataan presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga khawatir adanya kekacauan politik, jika pengembalian sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup benar terjadi.
Baca Juga: Anies Dukung Sistem Pemilu Terbuka: Kekuasaan Ada di Tangan Rakyat
"Tiba-tiba berubah menjadi tertutup, kami khawatirkan, jangan sampai terjadi kekacauan politik, baik itu di tingkat pusat, provinsi, atau Kabupaten/Kota," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).
Habiburokhman mendorong MK untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Mengingat, delapan parpol di parlemen menolak sistem pemilu berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
"Kalau MK memutus proporsional tertutup di 2024 pasti ada masalah sangat besar. Semua partai politik, bahkan KPU sudah menyiapkan administrasinya dalam konteks sistem proporsional terbuka," tegas Habiburokhman.
Sebelumnya, eks Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapat kabar bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik pada pemilu legislatif (Pileg).
"Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," ucap Denny Indrayana dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Minggu (27/5).
Denny menduga, putusan sistem pemilu itu akan terdapat perbedaan pendapat hakim konstitusi atau dissenting opinion. Ia menyebut, komposisi itu berbanding enam dan tiga dari sembilan hakim konstitusi.
"Info tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting," ujar Denny.
Saat dikonfirmasi JawaPos.com terkait sumber informasi yang diperolehnya itu, kata Denny, dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun, Denny enggan membocorkan informannya itu. Ia memastikan, sumbernya bukan dari hakim konstitusi.
"Tentunya saya sangat yakin kredibilitasnya," tegas Denny.
Ia pun menyebut, sistem pemilu proporsional tertutup akan kembali ke zaman orde baru. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih hanya ditawarkan gambar parpol.
Baca Juga: Denny Indrayana Tolak Bertanggung Jawab Usai Bocorkan Sistem Proporsional Tertutup
"Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif," pungkas Denny.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
