Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun anggaran 2022. Opini WTP sendiri telah dipertahankan sejak tahun 2017.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa perolehan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 bukanlah tujuan akhir.
Pemprov DKI Jakarta akan terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mempertahankan akuntablitas pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Baca Juga: BPK Temukan Dana KJP dan KJMU yang Mengendap, Pemprov DKI Beri Klarifikasi Begini
"Perolehan opini WTP ini bukan tujuan akhir. Namun, bagian dari upaya peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemprov DKI yang telah dilakukan pada tahun 2022," ujar Heru dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023) kemarin.
Ia menjelaskan, setidaknya ada enam langkah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI. Pertama, pengimplementasian sistem informasi untuk mengelola keuangan Pemprov DKI.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
