Dia melanjutkan, sistem proporsional pemilu ini bukan soal kepentingan partai-partai politik atau para calon legislatif saja. Tetapi sebenarnya lebih mendasar lagi yakni terkait kepentingan rakyat dan hak-haknya.
Baca Juga: Nilai Keunggulan Duet Prabowo-Airlangga, Nusron Wahid: Sama-sama Tidak Mewakili Politik Aliran
"Ini soal kepentingan rakyat dan hak yang terenggut. Menurut saya publik tidak boleh diam ketika haknya direnggut tapi harus berteriak dan mempertahankan hak yang telah didapatkannya ini," ujarnya.
Meski begitu, Anggota Komisi III DPR itu berharap informasi yang didapat dari Denny Indrayana keliru. Karena semestinya hasil musyawarah Hakim Konstitusi tidak boleh beredar keluar.
Meskipun, kata dia, proses musyawarah Hakim Konstitusi-pun sebenarnya masih bisa terus berlangsung dan terus mengalami pembaharuan hingga beberapa saat jelang pembacaan putusan dalam sidang terbuka.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Disalip Prabowo, PDIP Tetap Santai
"Karena itu, jikapun benar telah ada hasil musyawarah hakim seperti info yang disampaikan Prof Denny Indrayana, saya berharap itu belum final dan para Hakim Konstitusi secara bijak akan melindungi hak rakyat ini dalam putusannya nanti," ujarnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
