Namun, Gilbert PDIP tetap pada pendapatnya karena Anies juga berkecimpung di bidang penelitian. Baginya, seharusnya Anies memvalidasi data terlebih dahulu sebelum diungkapkan ke publik.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyampaikan bahwa data yang disebutkan oleh Anies Baswedan tidak ada yang salah karena ia menyajikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kamhar menilai data BPS memperlihatkan keberpihakan pemerintah. Baginya, terlihat pada masa SBY lebih pro rakyat daripada masa kini.
"Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya pro rakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat," tambahnya.
Baca Juga: Bela Anies Baswedan, Demokrat: Harusnya PDIP Minta Maaf ke Rakyat
Selain itu, Kamhar memandang PDIP yang seharusnya meminta maaf ke masyarakat karena mendorong kader yang penuh gimmick dalam pemilu.
"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik," ujarnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
