Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Anies Baswedan tak salah dalam mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kamhar sendiri mengaku heran saat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian yang menunjukkan diri seolah-olah panik setelah data tersebut dipresentasikan. Menurutnya, sikap tersebut perlut dipertanyakan.
Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam pembangunan infrastruktur memiliki napas dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi kepada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).
Baca Juga: Balas Sindiran Anies, Ganjar: Kalau Olahraga Maka Kamu Sehat
Hal ini menanggapi tindakan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang meminta Anies Baswedan meminta maaf karena mengutip data BPS. Kamhar merasa, permintaan politisi PDIP itu merupakan satu kesalahan.
Belum lagi, presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar jadi negarawan yang membuat kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
