Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan Anies Baswedan tak salah dalam mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kamhar sendiri mengaku heran saat Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian yang menunjukkan diri seolah-olah panik setelah data tersebut dipresentasikan. Menurutnya, sikap tersebut perlut dipertanyakan.
Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam pembangunan infrastruktur memiliki napas dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi kepada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).
Baca Juga: Balas Sindiran Anies, Ganjar: Kalau Olahraga Maka Kamu Sehat
Hal ini menanggapi tindakan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang meminta Anies Baswedan meminta maaf karena mengutip data BPS. Kamhar merasa, permintaan politisi PDIP itu merupakan satu kesalahan.
Belum lagi, presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar jadi negarawan yang membuat kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
Maka itu, dia merasa PDIP harus minta maaf ke rakyat karena sejak awal kader didorong dan dipromosikan dengan dipenuhi rekayasa dan gimmick. Menjadi pandai mengumbar janji, tapi tidak cakap dalam menunaikannya.
Ia menilai, model kepemimpinan Jokowi mengabaikan diskursus ruang publik yang lahirkan IKN, UU Ciptaker, dan lainnya. Termasuk, kemerosotan sistem ketatanegaraan, demokrasi, marak korupsi, dan hukum yang cuma tajam ke lawan.
"Mobil gaib ESEMKA apa kabar? Janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi bantuan sosial untuk wong cilik di kala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri," ujar Kamhar.
Baca Juga: Guntur Romli Sebut Anies Baswedan Dungu, Ini Dua Alasannya
Kamhar turut mempertanyakan PDIP yang menyebut diri partai wong cilik, malah mengambil jatah wong cilik. Ia mengingatkan, masih banyak sekali catatan kelam dua periode Jokowi yang menunggu giliran untuk terkuak.
"Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat," kata Kamhar.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
