Menu


Mahfud MD Klarifikasi soal LGBT Kodrat Tuhan: Bukan Saya yang Bilang

Mahfud MD Klarifikasi soal LGBT Kodrat Tuhan: Bukan Saya yang Bilang

Kredit Foto: pexels.com/monstera

Konten Jatim, Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud MD mengklarifikasi pernyataannya sebelumnya ihwal LGBT merupakan kodrat Tuhan sehingga tidak dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Mahfud mengatakan, pernyataan tersebut sebenarnya merupakan argumentasi DPR dalam proses perancangan KUHP baru. Dirinya hanya menjelaskan ulang.

Klarifikasi itu disampaikan Mahfud ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa (23/5/2023). Mahfud awalnya memersoalkan sejumlah media massa yang memberitakan ceramahnya dalam sebuah acara di Kabupaten Bogor beberapa hari lalu.

Baca Juga: Sebut LGBT Kodrat Tuhan, Mahfud MD: Tidak Bisa Dilarang di KUHP

Dia kesal ada berita berjudul: "Mahfud MD: LGBT Tidak Boleh Dilarang Karena Itu Kodrat Pemberian Tuhan". Mahfud menegaskan bahwa dirinya hanya menjelaskan ulang argumentasi DPR dalam proses perancangan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Argumentasi DPR, kata dia, adalah LGBT merupakan kodrat tuhan, sehingga dalam KUHP tidak boleh ada larangan maupun hukuman terhadap orang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

Baca Juga: Mahfud MD Sebut LGBT Bagian dari Kodrat, Tokoh NU: Semua Kejahatan Itu Takdir?

"Mana saya bilang begitu, yang bilang begitu DPR. Saya menjelaskan bahwa kenapa itu (larangan LGBT) tidak masuk (dalam KUHP). Ya kata DPR begitu alasannya. Tapi sekarang yang berkembang 'Mahfud MD: LGBT Kodrat Ciptaan Tuhan, Tidak Boleh Dilarang'. Nggak, bukan saya yang bilang," tegas Mahfud, Selasa (23/5/2023).

Mahfud melanjutkan, akibat muncul berita seperti itu, akhirnya banyak orang yang menghubungi dirinya. Orang-orang itu menyatakan tidak setuju dengan pendapat Mahfud tersebut.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Republika.