Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyebut seharusnya hasil evaluasi kinerja Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono seharusnya diungkap ke publik. Apalagi, Heru Budi merupakan kepala daerah yang tidak dipilih rakyat lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli, Kemendagri selaku pengevaluasi kinerja Heru Budi seharusnya menyampaikan hasilnya kepada publik.
Baca Juga: Tiga Menteri Jamin Keamanan Konser Coldplay dari Demonstrasi PA 212
"Harusnya, sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat, hasilnya (evaluasi Heru Budi) harus dikasih tahu," ujar Taufik kepada wartawan pada Jumat (19/5/2023).
Karena tak dipilih rakyat, hasil evaluasi menjadi bentuk pertanggungjawaban Heru atas kinerjanya. Laporan tersebut, menurutnya, juga bisa disampaikan lewat DPRD yang menyampaikan rekomendasi calon pj gubernur.
"Karena kan, harusnya yang normal (pemilihan gubernur) lewat pilkada, tapi ini (pemilihan Heru Budi) nggak ada pilkada," katanya.
"Jadi, harusnya rakyat punya hak untuk mengetahui bagaimana kinerja dari pejabat yang dipilih oleh presiden untuk Jakarta," lanjut dia.
Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Johnny G Plate Dituding Alirkan Dana ke Partai NasDem
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
