Rumor bahwa istana melakukan intervensi terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah berembus jauh sebelum tahun politik tiba, meskipun sampai sekarang tidak ada bukti pasti bahwa benar adanya istana memang mencoba melakukan hal tersebut.
Isu ini beredar luas lantaran banyak cara yang disebutkan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menjegal calon lawan mereka. Sosok yang dimaksud sebagai lawan di sini adalah calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.
Pernyataan ini diungkapkan oleh pakar politik Denny Indrayana dalam kanal YouTube Refly Harun, dikutip pada Kamis (18/5/2023). Denny Indrayana mengatakan bahwa ada beberapa cara Jokowi menjegal dan mengintervensi lawannya.
Baca Juga: Sindir Campur Tangan Jokowi Di Pilpres, JK Ungkit Tak Ada Intervensi di Era Mega hingga SBY
“Di awal-awal ada lingkaran istana yang mendorong adanya opsi penundaan pemilu. Ini diberi dasar adanya Covid-19. Tapi, seiring berjalannya waktu dia menjadi kehilangan logika pembenarannya,” kata Denny Indrayana.
Selanjutnya, ada juga isu perubahan konstitusi untuk memperpanjang jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Tapi, isu ini tidak terlalu diterima masyarakat dan semakin sulit ketika Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri ikut menolak.
“Strategi ketiga dan keempat itu adalah menguasai badan penegak hukum, seperti KPK misalnya. KPK digunakan sebagai alat untuk merangkul kawan dan memukul lawan. Yang keempat, ada upaya-upaya untuk mempererat hukum sebagai bagian dari strategi pemenangan Pemilu,” tuturnya.
Baca Juga: Anggapan Jokowi Intervensi Pilpres, JK: Jangan Ada Suka dan Tidak Suka Calon yang Diusung Parpol
Menurut Denny Indrayana, ini penting untuk dibahas karena istana bisa menggunakan hukum yang ada untuk “menyandera” para petinggi partai. Ini membuat partai yang tidak mau mendukung koalisi atau salah satu capres bisa terbongkar rahasianya.
Rahasia yang dimaksud di sini berupa perilaku-perilaku “kotor” yang dimiliki para petinggi partai baik itu dari jabatan dia di pemerintahan, dari perusahaan miliknya sendiri atau dari hal-hal lain yang masih berkaitan dengan para petinggi.
“Jadi, ada ketakutan kalau tidak mendukung calon ini atau tidak nurut dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi, maka akan ada kasus-kasus yang muncul,” kata Denny Indrayana.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
