Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ketua umum partai politik pro pemerintah. Semua berkumpul kecuali salah satu partai, yaitu Partai NasDem.
Jokowi mengakui bahwa tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh karena partai tersebut sudah memiliki koalisi.
Baca Juga: Relawan Nyatakan Satu Suara Sama Jokowi, Dukung Capres ‘Berambut Putih’
Hal ini disoroti oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan bahwa pertemuan tersebut jelas membicarakan politik, yang artinya ada juga keberpihakan.
"Memang dilematis, kalau itu pertemuan untuk pembangunan berarti semua partai di pemerintah harus hadir. Tapi kenapa NasDem tidak? Itu jelas alasan Jokowi karena dia bukan koalisi dan dia ada koalisi lain," kata JK, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Senin (15/5/2023).
"Inilah kita tampakan kebijakan atau kearifan presiden untuk tidak memihak dalam kondisi ini. Terkecuali kalau incumbent," tambahnya.
JK melanjutkan, bagaimana kemudian bisa memaknai seorang presiden bisa melakukan intervensi sementara undang-undang menyebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik miliki kewenangan untuk mengusung capres.
Baca Juga: Cawapres Anies Masih Belum Jelas, Demokrat Ingin AHY tapi Nasdem Minta yang Lain
"Itulah masalahnya, itu dipersoalkan banyak pihak. Kalau kesempatan sama, jangan ada suka dan tidak suka di kalangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Karena itu semua sesuai UU Konstitusi, maka jangan ada keberpihakan," pungkasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
