Menu


Kritik Pemerintah yang Sibuk Cari Penerus Jokowi, Demokrat: Tahu Malulah, Seakan-akan Ini Era Paling Hebat

Kritik Pemerintah yang Sibuk Cari Penerus Jokowi, Demokrat: Tahu Malulah, Seakan-akan Ini Era Paling Hebat

Kredit Foto: Istimewa

Konten Jatim, Jakarta -

Partai Demokrat menyatakan tidak perlu presiden atau menteri di kabinet titip-menitip nama capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5).

Baca Juga: Ini Reaksi Ganjar saat Kader Demokrat Sindir Kemiskinan Ekstrem Brebes

"Kalau mengerti demokrasi, ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," kata Herzaky.

Dia menyebutkan tugas pemerintah itu menjalankan kebijakan dan program yang bermanfaat untuk rakyat dengan waktu tinggal 1,5 tahun dan masih banyak janji kampanye yang belum dilaksanakan.

"Masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak. Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," lanjutnya.

Politikus asal Pontianak, Kalimantan Barat itu menyebutkan jika berharap ada keberlanjutan pembangunan, silahkan pemerintah merancang cetak biru pembangunan.

"Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti di era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," tegasnya.

Selanjutnya kata Herzaky, pemerintah harus memastikan Pileg dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan.

"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu, perpanjang masa jabatan, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," tuturnya.

Baca Juga: Romy Anggap SBY Berpihak Dalam Pilpres 2014, Ini Respons Demokrat 

Jika demikian, menurutnya, wajar demokrasi Indonesia makin menurun kualitasnya di era Presiden Jokowi.

"Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik-praktik monarki atau kerajaan," jelasnya.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Fajar.